Kebijakan Eksternal

Kebijakan eksternal berupa undang-undang atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. berikut undang-undang/perarturan-peraturan tersebut.

  1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian Keempat;
  2. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. PMA No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon;
  6. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Permendikbud RI No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi pada Lingkup Kependidikan;
  9. Permendikbud RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  10. PMA RI No. 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PMA No. 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon;
  11. SK Dirjenpendis No. Dj.I/1813/2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Starata dua (S2) IAIN Ambon;
  12. Peraturan Menteri PANRB RI No. 27 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  13. Keputusan Sekjend. Kementerian Agama RI No. 70 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021;
  14. Keputusan Sekjend. Kementerian Agama No. 117 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Kementerian Agama Formasi Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19;
  15. SE Kementerian Agama RI No. P-3023/SJ/B.II.2/KP.00.2/07/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021;
  16. SE- Menpan RB No. B/1310/S.SM.01.00/2019 Tentang Persyaratan Akreditasi Pendaftaran CPNS Tahun 2019;
  17. Keputusan Menteri PANRB RI No. 970 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertyifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis PPPK untu Jabatan Fungsional Teknis;
  18. Keputusan Menteri PANRB RI No. 971 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi pada PPPK Tahun Anggaran 2022;
  19. Keputusan Menteri PANRB RI No. 571 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada PPPK Tahun Anggaran 2022;
  20. Keputusan Sekjend. Kementerian Agama RI No. 12 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan CASN Kementerian Agama Formasi Tahun Anggaran 2022;
  21. Keputusan Sekjend. Kementerian Agama RI No. 117 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan CPPPK Kementerian Agama Formasi Tahun Anggaran 2023;
  22. Keputusan Sekjend. Kementerian Agama RI No. 118 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan CPNS Kementerian Agama Formasi Tahun Anggaran 2023.